Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memfasilitasi 4.100 barcode produk UMKM untuk memperluas peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern. Program yang disampaikan dalam Pangan Nusa Expo 2026 pada 15 Oktober 2026 ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku Bisnis menghadapi sistem perdagangan yang semakin terintegrasi secara digital. Barcode membantu proses identifikasi produk, pencatatan transaksi, serta pengelolaan persediaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, kepemilikan barcode bukan satu-satunya persyaratan memasuki pasar modern karena kualitas, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi pertimbangan utama peritel.
Kolaborasi Pemerintah dan Peritel untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM
Kemendag sebagai instansi pemerintah di bidang perdagangan bersama Hippindo menghadirkan fasilitasi 4.100 barcode SKU bagi pengusaha UMKM binaan Kemendag. Pelaksanaan program ini menjadi bagian dari kegiatan Pangan Nusa Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Dukungan tersebut diarahkan untuk mempermudah integrasi produk UMKM ke sistem perdagangan modern. Dengan pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah dan pelaku industri ritel berupaya memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Iqbal Shoffan Shofwan selaku Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menekankan manfaat standardisasi identitas barang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, identitas digital produk mendukung proses pendataan serta pengawasan persediaan. Sebanyak 4.100 barcode yang difasilitasi mencakup berbagai sektor usaha, termasuk produk makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, kerajinan, serta perlengkapan rumah. Penyebaran kategori tersebut memperlihatkan kebutuhan pengelolaan barcode pada berbagai kelompok barang.
Peran Barcode dalam Mempermudah Produk UMKM Memasuki Ritel Modern
Sistem barcode digunakan untuk mengenali produk secara terstruktur yang memungkinkan identitas barang dikenali melalui scanner. Di lingkungan toko modern dengan sistem kasir digital, kode tersebut terhubung dengan data produk. Data yang tersedia dalam sistem dapat mencakup nama produk, harga jual, dan informasi persediaan sesuai basis data masing-masing toko. Keberadaan barcode mendukung pengelolaan operasional yang lebih teratur. Melalui penerapan tersebut, pengelolaan produk lokal menjadi lebih praktis.
Selain mempermudah transaksi, sistem penanda produk mempermudah administrasi persediaan. Dalam proses penerimaan persediaan, identitas barang bisa diperiksa melalui perangkat scanner. Dalam kegiatan distribusi lanjutan, data produk membantu proses pencocokan stok dan transaksi. Walaupun memberikan manfaat operasional, barcode tidak secara otomatis menyimpan seluruh informasi produk. Efektivitasnya ditentukan oleh integrasi perangkat dan sistem pencatatan. Karena itu, pengusaha harus mengelola identitas produk secara benar agar administrasi perdagangan menjadi lebih andal.
Memahami Perbedaan Barcode GS1 dan Kode SKU Internal Produk
Dalam pengelolaan barang, pemilik usaha sebaiknya mengenali fungsi masing-masing antara penomoran inventaris internal serta nomor produk terstandar. Sistem stock keeping unit digunakan sebagai kode internal dalam pencatatan persediaan. Sementara itu, Global Trade Item Number atau GTIN dalam standar GS1 membantu menyamakan identitas barang dalam jaringan distribusi. Kode produk yang terstandardisasi dapat dikodekan menjadi barcode pada kemasan. Pengetahuan mengenai dua sistem tersebut berguna ketika menyiapkan administrasi untuk peritel.
Produk yang memiliki perbedaan relevan untuk pencatatan ritel dapat membutuhkan nomor identifikasi berbeda. Untuk memberikan gambaran, barang konsumsi dengan dua volume kemasan berbeda biasanya dicatat menggunakan nomor produk masing-masing. Ketidaksamaan isi bersih menjadi unsur penting dalam administrasi perdagangan. Untuk menghindari kekeliruan, pengusaha perlu menyusun daftar seluruh variasi produk. Administrasi kode barang yang tertib membantu mengurangi risiko salah pemindaian.
Strategi Memenuhi Kebutuhan Perdagangan Modern Selain Barcode
Penggunaan nomor identifikasi produk menjadi bagian dari administrasi perdagangan modern, tetapi tidak otomatis membuat produk langsung masuk supermarket. Perusahaan perdagangan berskala besar dapat memiliki persyaratan tambahan terkait mutu produk, kelengkapan izin, tampilan kemasan, serta konsistensi distribusi. Untuk usaha makanan dan minuman, kewajiban label dan keamanan produk sebaiknya disiapkan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai status kehalalan juga perlu diperhatikan sesuai cakupan dan jadwal penerapannya. Berdasarkan pemenuhan standar yang dibutuhkan, UMKM memiliki dasar lebih kuat untuk mengajukan kerja sama.
Di luar persyaratan legalitas, kapasitas produksi juga perlu diperhitungkan. Peritel modern membutuhkan kepastian pasokan agar kekosongan barang dapat diminimalkan. Untuk ilustrasi, UMKM yang mampu memproduksi 500 unit setiap bulan perlu menyesuaikan komitmen pasokan dengan kemampuan sebenarnya. Evaluasi ongkos pengiriman, persyaratan pembayaran, serta risiko pengembalian produk sesuai perjanjian juga memengaruhi kelayakan kerja sama. Persiapan tersebut membantu menjaga kesehatan keuangan usaha.
Peran Kemitraan Ritel dalam Mendorong UMKM Naik Kelas
Penyediaan barcode bagi ribuan variasi produk dapat membantu produk lokal mengikuti perkembangan sistem perdagangan. Budihardjo Iduansjah selaku Ketua Umum Hippindo mendorong peningkatan kemampuan produsen dalam negeri melalui kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, identitas produk membantu memperlancar kesiapan distribusi. Meskipun inisiatifnya memberikan peluang, 4.100 kode produk bukan berarti 4.100 perusahaan memperoleh bantuan. Sebuah usaha mungkin mengelola beberapa SKU, sehingga informasi jumlah penerima perlu dibedakan dari jumlah barcode.
Upaya perluasan akses pasar juga dikembangkan lewat penjajakan kemitraan bersama peritel. Selama pelaksanaan program pada 2025 dan 2026, Kemendag mendukung penjajakan perdagangan yang melibatkan sekitar 932 usaha mikro, kecil, dan menengah. Pertemuan antara pengusaha dan peritel membuka ruang komunikasi langsung mengenai kebutuhan pemasok. Berbagai pengelola perdagangan modern seperti AEON Indonesia, Hero Supermarket, dan IKEA Indonesia tercatat dalam rangkaian kemitraan yang dikembangkan. Meski membuka peluang, partisipasi dalam pertemuan bisnis bukan jaminan kontrak penjualan. UMKM harus memperhatikan standar mitra.
Peluang Pengembangan Bisnis UMKM melalui Standardisasi Identitas Produk
Sinergi pemerintah dan asosiasi peritel dalam menyediakan fasilitas barcode bagi berbagai produk lokal mendukung peningkatan kemampuan administrasi produk. Dengan penerapan identitas produk yang sesuai, pengelolaan barang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan ritel. Meski demikian, peluang masuk ritel modern tetap bergantung pada kesiapan menyeluruh. Standar produk, administrasi yang lengkap, dan keandalan distribusi harus memperoleh perhatian dalam pengembangan usaha. Dalam pengelolaan usaha lokal, dukungan barcode dapat mendorong pembenahan administrasi dan strategi penjualan. Tantangan apa yang menurut Anda paling besar saat produk lokal masuk ritel modern? Bagikan wawasan mengenai pengembangan produk UMKM agar pembaca memperoleh pemahaman praktis tambahan.
