Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memfasilitasi 4.100 barcode produk UMKM untuk memperluas peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern. Program yang disampaikan dalam Pangan Nusa Expo 2026 pada 15 Oktober 2026 ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku Bisnis menghadapi sistem perdagangan yang semakin terintegrasi secara digital. Barcode membantu proses identifikasi produk, pencatatan transaksi, serta pengelolaan persediaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, kepemilikan barcode bukan satu-satunya persyaratan memasuki pasar modern karena kualitas, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi pertimbangan utama peritel.
Kemendag dan Hippindo Perluas Akses Ritel Modern melalui Fasilitasi Barcode
Otoritas perdagangan nasional bersama Hippindo menghadirkan dukungan identifikasi terhadap 4.100 SKU bagi pengusaha UMKM binaan Kemendag. Inisiatif kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kegiatan Pangan Nusa Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Fasilitasi ini bertujuan meningkatkan kesiapan produk memasuki ritel modern. Melalui langkah tersebut, otoritas perdagangan bersama asosiasi peritel mendorong peningkatan kemampuan pemasaran UMKM.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan menekankan manfaat standardisasi identitas barang. Menurut penjelasan dalam kegiatan tersebut, barcode membantu pencatatan dan pengelolaan barang. Dukungan terhadap 4.100 SKU tersebut ditujukan bagi pelaku usaha dari beragam bidang, termasuk produk makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, kerajinan, serta perlengkapan rumah. Cakupan sektor yang cukup luas tersebut memperlihatkan kebutuhan pengelolaan barcode pada berbagai kelompok barang.
Manfaat Identitas Produk Berstandar Internasional bagi Pelaku Bisnis
Sistem barcode digunakan untuk mengenali produk secara terstruktur yang memungkinkan identitas barang dikenali melalui scanner. Dalam operasional ritel modern, barcode digunakan untuk memanggil informasi barang dalam sistem. Informasi yang ditampilkan dapat mencakup nama produk, harga jual, dan informasi persediaan sesuai informasi yang dimasukkan oleh pengelola ritel. Keberadaan barcode mempermudah proses transaksi kasir. Berkat integrasi identitas barang, proses administrasi barang dapat berlangsung lebih sistematis.
Tidak terbatas pada pencatatan pembelian, sistem penanda produk mempermudah administrasi persediaan. Pada saat produk masuk ke fasilitas penyimpanan, identitas barang bisa diperiksa melalui perangkat scanner. Dalam kegiatan distribusi lanjutan, catatan identitas mendukung pengawasan keluar masuk produk. Meskipun memiliki fungsi penting, kode batang bukan pengganti basis data persediaan. Manfaatnya bergantung pada kualitas basis data serta proses administrasi. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengusaha harus mengelola identitas produk secara benar agar kesalahan transaksi dapat diminimalkan.
Memahami Perbedaan Barcode GS1 dan Kode SKU Internal Produk
Pada kegiatan identifikasi produk, pelaku UMKM perlu memahami perbedaan antara kode stok milik perusahaan dan identitas produk GS1. SKU atau stock keeping unit merupakan identitas yang ditetapkan perusahaan untuk mengelola variasi barang. Sementara itu, Global Trade Item Number atau GTIN dalam standar GS1 membantu menyamakan identitas barang dalam jaringan distribusi. Identitas perdagangan yang sesuai bisa ditampilkan melalui kode batang yang dapat dipindai. Perbedaan fungsi tersebut membantu mencegah kesalahan pengelolaan produk.
Produk yang memiliki perbedaan relevan untuk pencatatan ritel harus mengikuti aturan penomoran yang berlaku. Untuk memberikan gambaran, barang konsumsi dengan dua volume kemasan berbeda perlu dibedakan berdasarkan ketentuan identifikasi produk. Perbedaan ukuran menjadi unsur penting dalam administrasi perdagangan. Oleh karena itu, pelaku Bisnis sebaiknya mendokumentasikan jenis dan ukuran barang. Penerapan nomor produk secara tepat membantu mengurangi risiko salah pemindaian.
Strategi Memenuhi Kebutuhan Perdagangan Modern Selain Barcode
Penggunaan nomor identifikasi produk merupakan salah satu unsur kesiapan produk, tetapi tidak otomatis membuat produk langsung masuk supermarket. Perusahaan perdagangan berskala besar biasanya menerapkan standar pemasok tertentu terkait mutu produk, kelengkapan izin, tampilan kemasan, serta konsistensi distribusi. Khusus pelaku Bisnis di sektor konsumsi, persyaratan izin edar sesuai kategori produk harus diperiksa sesuai klasifikasi produk. Kewajiban sertifikasi halal juga harus ditinjau berdasarkan kategori usaha dan produk. Dengan memenuhi berbagai aspek tersebut, produk lokal menjadi lebih siap mengikuti proses seleksi.
Selain kelengkapan dokumen, kapasitas produksi juga perlu diperhitungkan. Jaringan toko memerlukan ketersediaan barang yang dapat direncanakan agar kebutuhan konsumen dapat dilayani secara konsisten. Misalnya, usaha kecil yang menghasilkan sekitar 500 barang dalam sebulan harus memperhitungkan jumlah pesanan berdasarkan ketersediaan produksi. Perhitungan biaya distribusi, ketentuan pelunasan dari mitra, serta kemungkinan biaya tambahan berdasarkan kontrak juga memengaruhi kelayakan kerja sama. Persiapan tersebut bermanfaat untuk mempertahankan margin keuntungan.
Strategi Memanfaatkan Fasilitasi Barcode untuk Pertumbuhan Bisnis Lokal
Fasilitasi 4.100 barcode dapat membantu produk lokal mengikuti perkembangan sistem perdagangan. Budihardjo Iduansjah selaku Ketua Umum Hippindo menegaskan pentingnya kesiapan produk lokal melalui kemitraan lintas sektor perdagangan. Dalam konteks tersebut, barcode menjadi salah satu pendukung integrasi perdagangan. Meskipun inisiatifnya memberikan peluang, 4.100 kode produk bukan berarti 4.100 perusahaan memperoleh bantuan. Setiap perusahaan bisa memiliki lebih dari satu identitas barang, sehingga data peserta tidak boleh disamakan dengan kuantitas kode.
Langkah mendukung distribusi UMKM juga dijalankan dengan program business matching. Selama pelaksanaan program pada 2025 dan 2026, Kemendag melaporkan fasilitasi business matching bagi kurang lebih 932 pelaku UMKM. Program penjajakan tersebut membantu pelaku usaha mempresentasikan produknya. Beberapa perusahaan ritel dan pusat perbelanjaan seperti IKEA Indonesia, Metro Department Store, dan AEON Indonesia menjadi bagian dari jaringan yang pernah bersinergi. Meski membuka peluang, mengikuti business matching tidak otomatis menghasilkan penerimaan produk. Produsen perlu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan peritel.
Peluang Pengembangan Bisnis UMKM melalui Standardisasi Identitas Produk
Sinergi pemerintah dan asosiasi peritel dalam memberikan dukungan identifikasi terhadap 4.100 SKU membuka kesempatan penguatan daya saing usaha dalam negeri. Berdasarkan sistem identifikasi barang yang terstruktur, administrasi produk berpotensi menjadi lebih tertib. Walaupun fasilitas tersebut memberikan manfaat, keberhasilan distribusi masih ditentukan oleh berbagai faktor. Kualitas, legalitas, kemasan, dan kesinambungan pasokan tetap menjadi komponen yang perlu diprioritaskan. Untuk pemilik UMKM, dukungan barcode dapat mendorong pembenahan administrasi dan strategi penjualan. Tantangan apa yang menurut Anda paling besar saat produk lokal masuk ritel modern? Silakan bagikan pengalaman atau pandangan Anda agar diskusi semakin bermanfaat bagi pelaku usaha lainnya.
