Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memfasilitasi 4.100 barcode produk UMKM untuk memperluas peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern. Program yang disampaikan dalam Pangan Nusa Expo 2026 pada 15 Oktober 2026 ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku Bisnis menghadapi sistem perdagangan yang semakin terintegrasi secara digital. Barcode membantu proses identifikasi produk, pencatatan transaksi, serta pengelolaan persediaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, kepemilikan barcode bukan satu-satunya persyaratan memasuki pasar modern karena kualitas, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi pertimbangan utama peritel.
Kolaborasi Pemerintah dan Peritel untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM
Otoritas perdagangan nasional bersama asosiasi pelaku ritel dan penyewa pusat perbelanjaan menghadirkan program penyediaan 4.100 barcode produk bagi pengusaha UMKM binaan Kemendag. Kegiatan tersebut berlangsung dalam Pangan Nusa Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Dukungan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapan produk memasuki ritel modern. Melalui langkah tersebut, Kemendag dan mitra sektor perdagangan membuka peluang distribusi yang lebih luas bagi produk lokal.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan menjelaskan pentingnya identitas produk berstandar internasional. Dalam penyampaian terkait program itu, identitas digital produk mendukung proses pendataan serta pengawasan persediaan. Program barcode dengan jumlah 4.100 itu mencakup berbagai sektor usaha, termasuk produk makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, kerajinan, serta perlengkapan rumah. Penyebaran kategori tersebut memperlihatkan kebutuhan pengelolaan barcode pada berbagai kelompok barang.
Manfaat Identitas Produk Berstandar Internasional bagi Pelaku Bisnis
Kode batang berfungsi sebagai penanda identitas barang yang membantu sistem komputer mengidentifikasi produk saat dipindai. Pada kegiatan perdagangan di supermarket, hasil pemindaian mengacu pada catatan produk yang telah didaftarkan. Informasi yang ditampilkan dapat meliputi deskripsi produk, harga yang tercatat, dan jumlah barang sesuai pengaturan sistem peritel. Penerapan kode barang yang sesuai mendukung pengelolaan operasional yang lebih teratur. Melalui penerapan tersebut, produk UMKM dapat lebih mudah dimasukkan ke sistem ritel.
Di luar manfaat untuk kasir, kode identifikasi membantu pemantauan inventaris. Pada saat produk masuk ke fasilitas penyimpanan, sistem dapat membantu mencocokkan produk dengan catatan pengadaan. Pada tahapan berikutnya, catatan identitas mendukung pengawasan keluar masuk produk. Namun demikian, kode batang bukan pengganti basis data persediaan. Efektivitasnya ditentukan oleh integrasi perangkat dan sistem pencatatan. Karena itu, pelaku Bisnis perlu menjaga konsistensi data agar administrasi perdagangan menjadi lebih andal.
Mengenali Sistem Penomoran Produk untuk Distribusi Modern
Ketika mempersiapkan produk untuk perdagangan modern, pemilik usaha sebaiknya mengenali fungsi masing-masing antara SKU internal dan nomor identifikasi produk berstandar GS1. Sistem stock keeping unit merupakan identitas yang ditetapkan perusahaan untuk mengelola variasi barang. Berbeda dengan sistem internal tersebut, identitas produk GS1 seperti GTIN membantu menyamakan identitas barang dalam jaringan distribusi. Identitas perdagangan yang sesuai dapat dikodekan menjadi barcode pada kemasan. Pengetahuan mengenai dua sistem tersebut berguna ketika menyiapkan administrasi untuk peritel.
Setiap variasi produk yang memerlukan identitas tersendiri harus mengikuti aturan penomoran yang berlaku. Sebagai ilustrasi, minuman dengan kemasan 250 mililiter dan 500 mililiter biasanya dicatat menggunakan nomor produk masing-masing. Perbedaan ukuran berkaitan dengan pencatatan produk dalam sistem. Untuk menghindari kekeliruan, pengusaha perlu menyusun daftar seluruh variasi produk. Pengelolaan identitas yang konsisten mendukung kelancaran integrasi dengan sistem mitra ritel.
Langkah Mempersiapkan Kualitas dan Legalitas Produk Lokal
Pemenuhan kebutuhan kode batang merupakan salah satu unsur kesiapan produk, tetapi tidak otomatis membuat produk langsung masuk supermarket. Jaringan ritel modern dapat memiliki persyaratan tambahan terkait standar barang, kepatuhan regulasi, informasi label, dan kapasitas produksi. Khusus pelaku Bisnis di sektor konsumsi, persyaratan izin edar sesuai kategori produk harus diperiksa sesuai klasifikasi produk. Kewajiban sertifikasi halal juga harus ditinjau berdasarkan kategori usaha dan produk. Dengan memenuhi berbagai aspek tersebut, produk lokal menjadi lebih siap mengikuti proses seleksi.
Di luar persyaratan legalitas, kapasitas produksi juga perlu diperhitungkan. Jaringan toko memerlukan ketersediaan barang yang dapat direncanakan agar persediaan di gerai tetap terjaga. Untuk ilustrasi, produsen lokal dengan kapasitas 500 produk bulanan sebaiknya tidak menjanjikan volume yang melampaui kapasitas. Evaluasi ongkos pengiriman, mekanisme transaksi dengan peritel, serta potensi barang tidak terjual harus menjadi pertimbangan dalam strategi penjualan. Pengelolaan kapasitas dan biaya mendukung hubungan perdagangan yang lebih berkelanjutan.
Strategi Memanfaatkan Fasilitasi Barcode untuk Pertumbuhan Bisnis Lokal
Fasilitasi 4.100 barcode dapat membantu produk lokal mengikuti perkembangan sistem perdagangan. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah menyampaikan komitmen memperkuat daya saing UMKM melalui kemitraan lintas sektor perdagangan. Dalam konteks tersebut, standardisasi kode barang mendukung administrasi modern. Walaupun fasilitas tersebut bernilai positif, 4.100 kode produk bukan berarti 4.100 perusahaan memperoleh bantuan. Satu produsen dapat mempunyai sejumlah variasi produk, sehingga data peserta tidak boleh disamakan dengan kuantitas kode.
Upaya perluasan akses pasar juga dijalankan dengan program business matching. Selama pelaksanaan program pada 2025 dan 2026, Kemendag telah memfasilitasi pertemuan bisnis yang melibatkan sekitar 932 UMKM. Pertemuan antara pengusaha dan peritel membantu pelaku usaha mempresentasikan produknya. Berbagai pengelola perdagangan modern seperti Metro Department Store, AEON Indonesia, serta Hero Supermarket termasuk dalam ekosistem kerja sama yang dilaporkan. Meski membuka peluang, mengikuti business matching tidak otomatis menghasilkan penerimaan produk. Pelaku Bisnis tetap perlu menyiapkan penawaran kompetitif.
Peluang Pengembangan Bisnis UMKM melalui Standardisasi Identitas Produk
Kerja sama Kementerian Perdagangan bersama Hippindo dalam menyediakan fasilitas barcode bagi berbagai produk lokal menjadi langkah penting menuju kesiapan perdagangan modern. Melalui penggunaan barcode berstandar, proses pencatatan, transaksi, dan pengelolaan stok dapat lebih mudah diintegrasikan. Meski demikian, akses pasar membutuhkan lebih dari sekadar identitas produk. Standar produk, administrasi yang lengkap, dan keandalan distribusi tetap menjadi komponen yang perlu diprioritaskan. Untuk pemilik UMKM, fasilitasi ini dapat dijadikan momentum memperbaiki tata kelola produk. Tantangan apa yang menurut Anda paling besar saat produk lokal masuk ritel modern? Bagikan wawasan mengenai pengembangan produk UMKM agar pembaca memperoleh pemahaman praktis tambahan.
